ANALISIS KINERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DINSOSNAKERTRANS) PONOROGO DALAM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) (STUDI KASUS TENTANG PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LOKALISASI DI DESA KEDUNG BANTENG, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN PONOROGO)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memiliki banyak kategori diantaranya masalah Tuna Wisma ini. Khusunya untuk wilayah Jawa Timur sendiri masalah Tuna Wisma dalam kasus prostitusi berada di banyak tempat dan yang paling besar berada di Kota Surabaya yang kita kenal Dolly, sedangkan untuk kota Ponorogo sendiri kita kenal dengan sebutan Kedung Banteng yang lokasinya berada di Kecamatan Sukorejo Desa Kedung Banteng. Akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki inisiatif untuk mengatasi permasalahan ini dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur JATIM Nomor. 460/7705/031/2014 yaitu menutup Lokalisasi yang di seluruh wilayah Jawa Tmur tanpa terkecuali.
Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis kinerja Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Ponorogo dalam menanggulangi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka menerapkan Instruksi Gubernur JATIM tersebut. Setelah mengalami maju mundurnya agenda penutupan ini dikarenakan banyak kendala, maka Berdasarkan instruksi daripada keputusan bupati ponorogo No. 1 Tahun 2015 tentang penutupan Lokalisasi WTS di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang merupakan lanjutan dari Instruksi Gubernur JATIM, yang inti poin instruksinya yaitu menutup lokalisasi kedung banteng, maka akhirnya secara resmi terlaksana pada tanggal 8 juni 2015 kemarin. Sedangkan berdasarkan laporan dari dinas mengatkan bahwa jumlah mereka yang terkena dampak adalah 320 orang dengan rincian 167 WTS, 39 orang mucikari atau pemilik wisma, dan 114 orang dari tukang parkir, tukang laundry, petugas kebersihan setempat dan lain-lain. Setelah itu DINSOSNAKERTRANS Ponorogo membentuk tim pemantau khusus pasca penutupan dalam rangka menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari penutupan ini seperti dampak dari segi sosiologis, kesehatan dan ekonominya.
Dalam proses penutupan tersebut, terdapat banyak tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh dinas diantaranya tahapan identifikasi data, tahapan sosialisasi dan koordinasi, tahapan pemberdayaan, tahapan deklarasi pemulangan, tahapan pengosongan, dan terakhir tahapan monitoring dan evaluasi. Tahapan-tahapan ini bertujuan agar tidak terjadi gejolak sosial, diskriminatif terhadap mereka yang terkena dampak kebijakan dan demi tercapainya tujuan bersama dalam mengaplikasikan kebijakan ini. Di dalam tahapan-tahapan ini terdapat hal hal yang perlu di analisa kembali sebagai pembelajaran ke depan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan