PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA(Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013)

FATHURIDLO, AMRU (2014) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA(Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text ARTIKEL SKRIPSI.docx Download (29kB)
	Text ABSTRAK.docx Download (16kB)
Preview	Image HALAMAN PENGESAHAN.jpg Download (2MB) | Preview
Preview	Image HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.JPG Download (1MB) | Preview
	Text SKRIPSI BAB I, II, III, IV-V.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (17kB)

Abstract

Fathuridlo, Amru. 2013. ‘’Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa ( Studi Penelitian di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013)’’. Skripsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing (I) Ardhana Januar, S. AP, M. KP (II) Drs. Eko Herry S, M. Pd. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan, Pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa salah satu unsur lembaga dalam Pemerintahan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan desa tersebut arah pembangunan desa akan ditentukan. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan sebagai proses atau tahapan sebelum dibuatnya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Maka dari itu sejauh mana pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal tergantung dari proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BPD. Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo harus melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengetahui deskriptif peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang difokuskan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam perencanaan pembangunan desa sudah baik. Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah membuat panitia pemilihan kepala desa, membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan terhadap peraturan desa maupun peraturan kepala desa, melakukan penggalian aspirasi masyarakat dengan cara membuat program SMS Center BPD yang diharapkan masyarakat lebih berpartisi aktif dalam menyalurkan aspirasinya, serta melakukan penggalian aspirasi warga dengan cara mengunjungi/ikut dalam hajatan warga dan di warung kopi. Sehingga aspirasi masyarakat desa didapatkan dengan mudah karena jauh dari kesan formal serta didapatkan dengan murni karena terlibat langsung dengan warga. Dengan demikian, peran BPD Desa Jimbe sudah baik dan sesuai kewenangannya. Maka saran yang dapat peneliti berikan adalah untuk menjaga sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa agar tercipta kelancaran dalam menjalankan Pemerintahan serta meningkatkan kinerja BPD sebagai lembaga perwujudandemokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Departement of Teacher Training and Education > Department of Civic Education
Depositing User:	Editor FKIP
Date Deposited:	02 May 2014 03:50
Last Modified:	02 May 2014 03:50
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/486

Actions (login required)

View Item