PERBEDAAN PENERIMAAN PPH UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 (Studi Empiris Di KPP Pratama Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2019)

Trimaryani, Linda (2020) PERBEDAAN PENERIMAAN PPH UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 (Studi Empiris Di KPP Pratama Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2019). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

[img] Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (522kB)
[img] Text
BAB 1 .pdf

Download (313kB)
[img] Text
BAB 2 .pdf

Download (313kB)
[img] Text
BAB 3 .pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
BAB 4 .pdf
Restricted to Registered users only

Download (895kB)
[img] Text
BAB 5 .pdf
Restricted to Registered users only

Download (245kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (203kB)
[img] Text
LAMPIRAN - LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Usaha mikro kecil menengah merupakan struktur usaha yang paling mendominasi di Indonesia. Banyaknya UMKM tersebut tentunya berpengaruh terhadap pajak penghasilan UMKM yang di Indonesia. Tarif yang diberikan oleh pemerintah sebesar 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ternyata masih memberatkan pelaku UMKM sehingga pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM menjadi setengahnya yaitu sebesar 0,5% yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik di dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling jenuh yaitu cara penentuan sampel jika semua populasi digunakan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan seluruh UMKM di Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2017 – 2019 yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ponorogo. Hasil menunjukkan bahwa ada beberapa KLU UMKM yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan (PPh) UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 diantaranya yaitu industry jasa, produksi, perdagangan, pertanian, perkebunan, pertambangan, KLU Lainnya, dan seluruh UMKM Di Kabupaten Ponorogo, sedangkan yang menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan (PPh) UMKM sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah No.23 Tahu 2018 adalah KLU UMKM peternakan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan (PPh) UMKM sebelum dan sesudah penerapan peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung > ttabel yaitu thitung sebesar -0,583 > ttabel sebesar -2,110, selain itu juga dapat dilihat dari rata – rata peneriman pajak penghasilan UMKM yang hampir sama yaitu sebelum Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 sebesar Rp.642.735.331 dans esudah Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 sebesar Rp. 698.072.643. Rata – rata penerimaan yang hampir sama ini terjadi karena tarif yang diberikan menjadi lebih rendah dari yang awalnya 1% menjadi 0,5%.

Item Type: Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), UMKM, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economic > Department of Accounting
Depositing User: Library Umpo
Date Deposited: 12 Jan 2021 01:29
Last Modified: 12 Jan 2021 01:29
URI: http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5725

Actions (login required)

View Item View Item