KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN WADUK BENDO DI DESA NGINDENG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Sasqia Pratiwi, Kirana (2020) KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN WADUK BENDO DI DESA NGINDENG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text halaman depan.pdf Download (868kB)
	Text BAB I.pdf Download (437kB)
	Text BAB II.pdf Download (599kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (432kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dari pembangunan waduk Bendo terdapat relokasi tempat tinggal masyarakat yang ada di area yang akan dibangunnya waduk. Secara tidak langsung adanya perpindahan tempat penduduk mengakibatkan pola bersosial dan ekonomi masyarakat berubah. Penyesuaian yang terjadi tidak lepas dari konflik yang menimbulkan aksi demo masyarakat yangdidorong adanya ganti rugi yang tidak sepadan. Rumusan dari penelitian ini antara lain : 1) Bagaimana pembangunan waduk Bendo di Desa Ngindeng ? 2) Apa penyebab terjadinya konflik dalam pembangunan Waduk Bendo dan sejauh mana tingkat intensitas konflik? 3) Bagaimana strategi resolusi konflik terhadap masyarakat? Lokasi penelitian terdapat di wilayah Dusun Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.Pengumpulan data penelitian dengan observasi dan wawancara.Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari dokumentasi dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memahami fenomena yangdialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembangunan Waduk Bendo dimulai sejak tahun 1974.Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai fasilitator pembangunan. Konflik tersebut timbul dikarenakan adanya penyebab yang mendorong terjadinya konflik, antara lain :1) Terdapat masyarakat yang menganggap ganti rugi lahan yang diberikan tidak sesuai. 2) Terdapat masyarakat yang merasa kurang mengenai bantuan jatah hidup yang diberikan oleh pemerintah. 3) Masyarakat hanya bermodalkan KK dan KTP sudah mendapatkan rumah. 4) Beberapa masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat terdampak yang bekerja di proyek mendapat perlakuan khusus. 5) Masyarakat merasa kesulitan beradaptasi ditempat baru. Strategi resolusi konflik dari pemerintah terhadap masyarakat tersebut, bahwasanya semua hal yang melibatkan masyarakat, pihak pemerintah menyerahkan keputusan seluruhnya ke masyarakat sendiri dan adanya pembangunan tersebut tidak merugikan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords:	Pembangunan, Penyebab konflik, Resolusi
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science
Depositing User:	Library Umpo
Date Deposited:	03 Feb 2021 02:13
Last Modified:	03 Feb 2021 02:13
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5953

Actions (login required)

View Item