ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BKSM (BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN) SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 16 TAHUN 2020

Tholatif, Ilham (2021) ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BKSM (BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN) SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 16 TAHUN 2020. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

[img] Text (Surat persetujuan unggah karya ilmiah)
SURAT PERSETUJUAN KARYA.pdf

Download (71kB)
[img] Text (Halaman Depan)
HALAMAN DEPAN (1).pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (363kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf

Download (423kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (243kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (517kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (239kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (245kB)
[img] Text (Lampiran)
LAMPIRAN.pdf

Download (746kB)

Abstract

Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Ponorogo akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Ponorogo, maka dari itu perlu adanya aturan sebagai petunjuk pelaksanaan penyaluran program BKSM. Guna untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang pertama, adalah apa yang dimaksud dengan BKSM tersebut. Dan yang kedua, bagaimana petunjuk pelaksanaan BKSM yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian analisa ini yang pertama, adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya pengertian dari BKSM tersebut. Yang kedua, adalah untuk mengetahui bagaimana petunjuk pelaksaan BKSM tersebut, sudah sesuai dengan aturan perbup atau belum. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini berfokus pada pembahasan analisa undang- undang dengan ruang lingkup berada di daerah Kabupaten Ponorogo yang menggunakan sumber data primer dari aturan dan undang- undang yang terkait dengan pembahasan dari penelitian ini, serta menggunakan cara studi pustaka sebagai metode pengambilan data. Topik dari pembahasan penelitian ini adalah definisi BKSM sesuai dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2020, ruang lingkup dan tujuan BKSM secara yuridis, dan petunjuk pelaksanaan BKSM sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 daerah Kabupaten Ponorogo. Dengan hasil dari pembahasan ini bahwa diperlukan sumber hukum lain untuk menunjang pembuatan aturan/ undang-undang serta perlunya peningkatan monitoring terhadap pelaksanaan program BKSM agar penyaluran berjalan lebih baik dan menghasilkan prospek yang baik saat evaluasi. Dengan kseimpulan yang didapat bahwasannya yang pertama, mengerti pengertian dari BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) yaitu sebuah program dari pemerintah daerah baik dari daerah Provinsi maupun daerah kabupaten yang berupa dana bantuan untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang kedua, mengetahui bahwa petunjuk pelaksanaan BKSM yang baik adalah petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2020 yaitu terlaksananya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 sebagai pedoman

Item Type: Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords: Perbup, Implementasi, Bantuan Khusus Siswa Miskin
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Laws
Depositing User: fh . userfh
Date Deposited: 06 Sep 2021 03:41
Last Modified: 01 Nov 2021 04:42
URI: http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/7611

Actions (login required)

View Item View Item