KAJIAN YURIDIS NORMATIF BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA “MONEY POLITIC” PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Saputro, Heru (2021) KAJIAN YURIDIS NORMATIF BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA “MONEY POLITIC” PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (677kB)
	Text BAB I.pdf Download (392kB)
	Text BAB II.pdf Download (440kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu dari negara didunia yang menganut sistem demokrasi. Cerminan dari negara yang memiliki sistem demokrasi ialah dengan terselenggaranya proses penyelenggraan pemilihan umum. Pemilihan Umum disingkat Pemilu adalah proses pemilihan dalam hal untuk menentukan tokoh pemimpin yang nantinya akan mengemban kedaulatan rakyat. Semua masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang tidak memiliki pandangan yang berkaitan dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Kelayakan kandidat calon pemimpin dapat diukur dari program-program dan visi misi kedepan yang sesuai dengan tantangan zaman. Namun kondisi seperti itu sangat ironi dan terjadi di Indonesia, semangat idealisme menjadi pudar ketika seorang pemimpin yang terpilih telah duduk dibangku pemerintahan. Selain dengan cara meyakinkan rakyat dengan memberikan penawaran program kerja kedepan, namun ada juga calon kandidat dan juga tim kampanye memberikan uang atau benda materi lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat. Perlu adanya kesadaran sejak dini perihal perbuatan yang dilakukan itu telah menyalahi aturan perundang-undangan. Didalam skala daerah, perbuatan ini sudah menjadi budaya yang marak terjadi ketika menjelang prosesi pemilihan. Bawaslu yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu merasa kesulitan untuk menanggulangi pelanggaran politik yang. Dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong-royong dengan semua lapisan masyarakat guna menekan angka penurunan kejahatan tersebut dengan berdasarkan Undang-undang tentang Pemilihan. Masyarakat kurang memahami bahwa apa yang telah dilakukan itu adalah perbuatan kejahatan sebagaimana diatur didalam undang-undang. Tujuan dari pada penelitian ini adalah semata-mata untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan memberikan edukasi terkait kesadaran didalam momentum pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode yang dilakukan dengan cara menelaah kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords:	Bawaslu, Politik Uang, Hukum Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Laws > Departements of Laws
Depositing User:	Library Umpo
Date Deposited:	01 Dec 2021 04:12
Last Modified:	01 Dec 2021 04:12
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/8494

Actions (login required)

View Item