ANALISA PEMENUHAN HAK MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN PONOROGO

Imamudin, Iqbal Akbar, Mahardhani, Ardhana Januar and Cahyono, Hadi (2021) ANALISA PEMENUHAN HAK MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN PONOROGO. Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol 13 (2). pp. 617-632. ISSN 1907-6355

[img] Text (SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA)
Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah__Nama__ new.pdf

Download (324kB)
[img] Text (HALAMAN DEPAN)
halman depan.pdf

Download (467kB)
[img] Text (ARTIKEL ASLI)
ISI.pdf

Download (282kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (129kB)
[img] Text (LOA)
document.pdf

Download (312kB)
[img] Text
Peer Review artikel 2.1D.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (269kB)
[img] Text
Plagiasi 2.1D.pdf

Download (2MB)
[img] Text (REVISI PEEREVIEW)
Peer Review Analisa Pemenuhan Hak Masyarakat Berkebutuhan Khusus di.pdf

Download (365kB)
Official URL: https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qa...

Abstract

Abstract: The focus of this research is on the role of the village government in guaranteeing and fulfilling the disability rights needs of people with mental retardation. This study uses qualitative methods, research data obtained through the methods of observation, interviews, and documentation as well as data analysis techniques that researchers use in this study is using an interactive model. This research was conducted in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency which has 97 mentally retarded persons in 2020. The results of this study indicate that the Karangpatihan Village government has given rights to mentally retarded persons with twenty-two types of rights in accordance with Law number 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Furthermore, in its implementation, the Karangpatihan Village Government also collaborates through the triple helix concept, namely between academics, business, and the third government, synergizing with each other to provide the best services for people with disabilities. Keywords: Village Government, Rights of Disabilities, Mentally retarded Abstrak: Fokus penelitian ini pada peran pemerintah desa dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan hak disabilitas penyandang tunagrahita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang memiliki penyandang tungrahita sebanyak 97 pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan hak kepada penyandang tunagrahita dengan dua puluh dua jenis hak sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Karangpatihan juga berkolaborasi melalui konsep triple helix yaitu antara akademik, bisnis, dan pemerintah yang ketiga saling bersinergi untuk memberikan layanan terbaik kepada penyandang disabilitas. Kata kunci: Pemerintah Desa, Hak Disabilitas, Tunagrahita

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Pemerintah Desa, Hak Disabilitas, Tunagrahita
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
L Education > L Education (General)
Divisions: Departement of Teacher Training and Education > Department of Civic Education
Depositing User: fkip . userfkip
Date Deposited: 15 Dec 2021 02:00
Last Modified: 18 May 2022 04:33
URI: http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/8562

Actions (login required)

View Item View Item