PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Berbicara mengenai hukum mati masih banyak pro dan kontra. Terkait kontra tersebut seringkali HAM dikaitkan dengan hak hidup. Hak asasi manusia mendeklarasikan Declaration of Human Rights yang diikuti oleh beberapa negara di dunia yang memberikan celah bagi masyarakat untuk mendapat perlindungan terkait HAM termasuk mengenai hukuman mati. Beberapa negara menganggap hukuman mati merupakan pelanggaran HAM. Namun tidak dapat dikatakan sabagai hak asasi manusia jika hak asasi tersebut mengganggu hak asasi orang lain. Jika memang perbuatan tersebut mengesampingkan hak asasi terutama hidup bagi hajat hidup orang banyak, maka orang tersebut tidak dapat dilindungi. Oleh sebab itu, hukuman mati dianggap cara yang solutif dalam melakukan penyelesaian hukum. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah Hukuman Mati Melanggara Aturan Hukum. Mengapa Seseorang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati. Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berupa pengertian HAM, Hukuman mati di Indonesia, dan Landasan Hukum HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari bebagai literatur buku, jurnal peraturan perundang-undangan dll. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Indonesia sebagai negara yang berdaulat masih menggunakan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana pokok yang termuat dalam Pasal 10 KUHP karena hukuman mati dirasa dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat. Dalam dunia internasional, hukuman mati tidak diizinkan kecuali kejahatan luar biasa maka boleh menggunakan hukuman mati. Saran yang dapat diambil yaitu bagi masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, serta memperhatikan ketentuan internasional HAM dalam penerapan pidana mati. Bagi penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan beserta alasan tentang penerapan pidana mati.