RELASI ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa,
check and balances
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan dua
lembaga yang mempunyai tugas masing-masing, namun memiliki keterkaitan
yang erat dalam penyusunan Peraturan Desa. Relasi kedua lembaga ini bersifat
kemitraan, Dalam kedudukanya sebagai mitra Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu
sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kehadiran Badan
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dengan berbagai
fungsi dan kewenangan di harapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem
check and balance dalam penyusunan peraturan desa.
Dalam penelitian ini rumusan masalah adalah relasi antara Pemerintah
Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa
(Study Check and Balances Pemerintahan Desa di Desa Mrayan Kecamatan
Ngrayun Kabupaten Ponorogo tahun 2014 dan rumusan tersebut diurai dalam sub
permasalahan yaitu 1. Bagaimana relasi check and balances antara Pemerintah
Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di
Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo tahun 2014 ? 2. Apa
kendala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan
Peraturan Desa di Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo tahun
2014?Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun,
Kabupaten Ponorogo tahun 2014. Sumber datanya adalah Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaran Desa Mrayan. Metode penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Kualitatif dengan prosedur pengumpulan data menggunakan metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah
relasi check and balance antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Mrayan sudah berjalan baik
Tetapi dalam penyusunan Peraturan desa masih didominasi oleh Pemerintah desa
karena Pemerintah desa lebih mengusai pemerintahan desa, Pemerintah desa
memiliki data dan pengalaman lebih banyak, Pemerintah desa mempunyai
pendidikan yang lebih baik dan Pemerintah desa memiliki hak dan wewenang
yang lebih luas. Sedangkan kendala dalam penyusuanan Peraturan desa adalah
perbedaan pandangan dalam membahas rancangan Peraturan desa, Pemerintah
Desa memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan Badan Permusyawaratan
Desa begitupun sebaliknya, Sumber daya manusia yang berbeda antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ketepatan waktu peserta
musyawarah dalam Penyusunan Peraturan desa.