UPAYA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) DALAM PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PONOROGO

KRISTIAN ALFIANTO, HENDY (2015) UPAYA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) DALAM PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PONOROGO. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (119kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (29kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB) | Preview

Abstract

Reklame merupakan alat perbuatan atau media yang menurut
bentuk susunan dan corak ragamya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, atau badan agar
menarik perhatian umum, ditempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau
didengar oleh umum.
Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas upaya penertiban
penyelenggaraan reklame di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
Ponorogo. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
(KPPT) Kabupaten Ponorogo dengan berupa wawancara, dokumentasi dan
observasi. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Peneliti deskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan suatu gejala ataupun
gambaran yang kompleks yang terjadi saat ini. Sumber dari penelitian ini adalah
dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian dan data dari penelitian
dari berbagai sumber.Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya dan penertiban di
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ponorogo sudah
dilakukan dengan maksimal, akan tetapi kurang berinovasi dalam hal prosedur
pemasangan reklame, itu terbukti banyak pemohon perijinan pemasangan reklame
yang merasa direpotkan dengan prosedur dari KPPT, dan dalam penertiban KPPT
sudah melakukannya dengan maksimal, itu terbukti dengan bekerja sama dengan
Satpol PP sebagai penegak PERDA.
Untuk memaksimalkan kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
(KPPT) supaya dalam upaya dan penertiban bisa berjalan sesuai dengan peraturan
yang ada, penulis menyarankan ketika melakukan penertiban maupun razia KPPT
tidak tebang pilih terkait pemasangan reklame yang ada dilapangan.
Kata kunci : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan Reklame.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science
Depositing User:	Editor FISIP
Date Deposited:	21 Nov 2015 01:58
Last Modified:	21 Nov 2015 01:58
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1414

Actions (login required)

View Item