TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)

Dana desa merupakan aspek dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan yang memiliki tujuan sebagai bentuk untuk menyejahterakan masyarakat. Pengelolaan dana desa masih menjadi tantangan atau masalah karena masih ada beberapa hal terkait dengan ketidaksesuaian terhadap anggaran dengan pembangunan atau pemberdayaan yang terjadi di lapangan. Pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat dalam penggunaannya, hal itu terjadi dengan musyawarah desa yang akan di wakili oleh setiap elemen masyarakat atau dusun serta tokoh masyarakat. Dalam mekanisme pengelolaan dana desa akan menekankan transparasi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga desa. Adapun tantangan dalam penggunaan dana desa yang termasuk risiko korupsi dan keterbatasan kapasitas administratif pemerintahan desa. Strategi peningkatan pengawasan, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa akan menjadi fokus dalam mengatasi kendala di dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa akan terfokus sesuai dengan peraturan yang mengatur penggunaan anggaran dana desa, seperti halnya yang termuat di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa.