TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DI DESA”

Wahyudi Utomo (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DI DESA”. 000665178.

	Text (SURAT PERSETUJUAN UNGGAH) WAHYUDI UTOMO_SURAT PERSETUJUAN UNGGAH.pdf Download (257kB)
	Text (HALAMAN DEPAN) WAHYUDI UTOMO_HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text (DESKRIPSI HKI) WAHYUDI UTOMO_Deskripsi HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text (DOKUMEN FULL TEXT) WAHYUDI UTOMO_DOKUMEN KOMPLIT.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (SERTIFIKAT HKI) 4. Wahyudi Utomo sertifikat_EC00202489864.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (DOKUMEN HKI) HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)

Abstract

Sebagai unsur pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memiliki otoritas untuk menjalankan otonomi daerah mereka sendiri, yaitu kekuasaan guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kehendak masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reformasi dan demokrasi yang berlangsung di Indonesia turut berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga perwakilan desa berupa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menggantikan Badan Permusyawaratan. BPD berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan di tingkat pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok badan ini (BPD) adalah bertugas menyampaikan aspirasi dan menyejahterakan masyarakat desa, sesuai dengan Undang-undang. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui (1) peran BPD dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat desa berdasarkan perspektif hukum dan peraturan yang berlaku dan (2) wewenang yang dimiliki oleh BPD dalam proses pengambilan keputusan bersama di tingkat desa, dengan merujuk pada peraturan yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan cara menginventarisasi beberapa perundang-undangan sebagai salah satu bentuk bahan hokum primer yang disertai dengan bahan sekunder yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini. Detelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode analisis hukum yaitu metode deduktif yang menarik kesimpulan dari sejumlah ciri umum dan khusus.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam upaya pengambilan keputusan bersama, BPD berperan sebagai penghubung dan perantara aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Peran tersebut diterapkan melalui tugas dan fungsinya yang tertulis dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang desa dan juga peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia pasal 31 nomor 110 tahuun 2016 yakni BPD bertugas untuk menggali, menghimpun, dan menyampaiakan aspirasi masyarakat, mengadakan musyawarah unttuk mencapai mufakat dan bilamana tidak mencapai mufakat maka melakukan voting, memberikan masukan, saran dan ide-ide lainnya dalam porses musyawarah guna mamperoleh keputusan bersama yang terbaik, serta mengesahkan hasil musyawarah berupa keputusan bersama yang telah disepakati bersama. Sementara itu, wewenang yang dimiliki oleh BPD dalam pengambilan keputusan berdama di desa didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 bahwasannya wewenang dari BPD dalam mengambil keputusan adalah wewenang mwakili suara rakyat dengan berupaya menyampaiakan aspirasi dan mengawalnya hingga diperoleh hasil terbaik serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya.
Kata kunci: Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Keputusan Bersama

Item Type:	Patent
Uncontrolled Keywords:	Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Keputusan Bersama
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Laws
Depositing User:	fh . userfh
Date Deposited:	12 Sep 2024 06:59
Last Modified:	09 May 2025 03:32
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/14910

Actions (login required)

View Item