IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KABUPATEN PONOROGO SESUAI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018

Diki Tri Cahyani Putra (2024) IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KABUPATEN PONOROGO SESUAI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018. 20710174.

	Text (Surat Persetujuan unggah karya ilmiah) Surat Persetujuan unggah karya ilmiah.pdf Download (591kB)
	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (849kB)
	Text (DESKRIPSI HAKI) DESKRIPSI HAKI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (665kB)
	Text (SERTIPIKAT HKI) SERTIPIKAT HKI DIKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (HAKI FULLTEXT) HAKI FULLTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN DOKUMEN) LAMPIRAN DOKUMEN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ponorogo telah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai tahapan administratif yang mencakup penggunaan teknologi atau sistem informasi, koordinasi antarinstansi terkait, partisipasi masyarakat, penggunaan metode khusus untuk mengatasi tantangan, pelibatan sektor swasta, sistem pemantauan dan evaluasi, serta inovasi berkelanjutan. Berkat upaya ini, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ponorogo berjalan lancar. Namun, dalam proses pelaksanaannya, terdapat kendala dan potensi yang perlu diperhatikan. Kendala administratif dan teknis sering kali muncul, seperti kekurangan data yang akurat dan lengkap, kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang kepemilikan tanah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah-masalah ini agar PTSL dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Untuk mengatasi kendala administratif, diperlukan peningkatan dalam pengumpulan data yang lebih akurat dan lengkap. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei lapangan secara lebih terperinci dan menggandeng berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan dalam proses koordinasi antarinstansi terkait guna memastikan kelancaran proses pendaftaran tanah. Sementara itu, kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dapat diatasi melalui peningkatan pelatihan bagi petugas yang terlibat serta investasi dalam infrastruktur dan sistem informasi yang lebih baik. Dengan demikian, akan memudahkan proses pendaftaran tanah dan meningkatkan efisiensi operasional PTSL. Meskipun demikian, Kabupaten Ponorogo memiliki potensi yang besar dalam pelaksanaan PTSL. Dengan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan sektor swasta, serta komitmen untuk melakukan inovasi berkelanjutan, Kabupaten Ponorogo memiliki peluang untuk menjadi contoh dalam pelaksanaan PTSL yang sukses di tingkat lokal maupun nasional. Dalam upaya meningkatkan efektivitas PTSL di Kabupaten Ponorogo, perlu terus dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, berbagai masalah dan tantangan yang muncul dapat diidentifikasi lebih awal dan solusi yang tepat dapat ditemukan untuk meningkatkan kinerja PTSL secara keseluruhan.

Item Type:	Patent
Uncontrolled Keywords:	Implementasi PTSL di Kabupaten Ponorogo, Kendala Administratif Dan Teknis, Potensi Dan Upaya Peningkatan
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General) K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Laws > Departements of Laws
Depositing User:	fh . userfh
Date Deposited:	17 Sep 2024 05:48
Last Modified:	08 May 2025 06:38
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/15337

Actions (login required)

View Item