ANALISIS YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS CALON KEPALA DAERAH TERHADAP SISTEM DEMOKRASI LOKAL

Pelaksanaan Pilkada menjadi katalisator demokrasi dalam transisi kepemimpinan baik di tingkat provinsi maupun bupati/wali kota, dengan tujuan untuk mencetak pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat, kriteria yang ditetapkan bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam mengajukan calon adalah ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ambang batas tersebut ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mensyaratkan perolehan suara minimal 6,5% sampai dengan 10% dari daftar pemilih tetap (DPT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif dengan kajian pustaka, dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tersebut memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi partai politik atau gabungan partai politik kecil untuk mengajukan calon, sehingga mengurangi kekuatan partai politik besar dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini juga berdampak pada keberlanjutan sistem demokrasi dari tingkat lokal hingga nasional.