Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Konstitusional Dan Implikasi Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

ABSTRAK
Ibu kota merupakan adalah pusat dari suatu negra yang memiliki sebuah peran utama dalam pemerintahan yang secara kedudukanya sudah dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku. Ibu kota menjadi pusat perekonomian utama dari suatu wilayah yang juga dijadikan sebagi pusat dari kekuatan politik yang memiliki peran penting sebagi roda penggerak suatu negara. Penelitian ini menganalisis pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari perspektif konstitusional dan implikasi hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemindahan IKN yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari segi hukum maupun implementasinya. Dalam kajian konstitusional, Indonesia tidak memiliki aturan eksplisit dalam UUD 1945 mengenai prosedur pemindahan ibu kota, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi hukum serta mekanisme yang digunakan pemerintah. Dari sisi implikasi hukum, pemindahan IKN berdampak pada berbagai aspek, termasuk perubahan struktur pemerintahan, regulasi daerah khusus, serta sistem administrasi negara. Proses pembentukan regulasi yang terkesan terburu-buru juga menjadi sorotan dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana pemindahan ibu kota negara ditinjau dari aspek konstitusional, kedua untuk mengetahui implikasi hukum pemindahan ibu kota terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemindahan ibu kota bertujuan untuk pemerataan pembangunan, terdapat tantangan hukum yang harus diatasi, seperti kesesuaian dengan regulasi, partisipasi publik, serta kepastian hukum terkait status kelembagaan IKN. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya kajian lebih mendalam serta perumusan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif agar pemindahan IKN dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Undang-Undang IKN, Konstitusi, Implikasi Hukum, Sistem Ketatanegaraan.