TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENETAPAN HARGA BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) NON SUBSIDI

Indrawati, Septiana Dika (2025) TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENETAPAN HARGA BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) NON SUBSIDI. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text (Surat Persetujuan Unggah Karya) 1 SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.pdf Download (134kB)
	Text (Halaman Depan) 2 HALAMAN DEPAN.pdf Download (677kB)
	Text (BAB I) 3 BAB I.pdf Download (129kB)
	Text (BAB II) 4 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 7 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 8 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (123kB)
	Text (Lampiran) 9 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB) | Request a copy
	Text (Skripsi Full Text) 10 SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan sumber energi utama yang berkontribusi besar pada pendapatan negara. Sesuai amanat UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 33, pengelolaan kekayaan alam yang melimpah digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi berada di bawah perlindungan hukum UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan salah satu komoditas berasal dari sumber daya minyak dan gas yang paling banyak digunakan. Bahan bakar ini berperan penting untuk berbagai aktivitas, termasuk sektor transportasi dan industri. Jenis BBM non subsidi diedarkan dengan kandungan nilai oktan dan harga jual yang lebih tinggi. Pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam pengaturan harga melainkan melalui penetapan batas margin keuntungan, perusahaan diharapkan dapat bersaing dengan sehat dalam bisnis BBM non subsidi. Penetapan harga BBM non subsidi menjadi kewenangan badan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral dengan mengikuti mekanisme pasar yang paling utama adalah pergerakan harga minyak dunia.
Kata Kunci: UU Minyak dan Gas Bumi, BBM, Kebijakan

Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Minyak dan Gas Bumi, BBM, Kebijakan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Laws
Depositing User:	Septiana Dika Indrawati
Date Deposited:	28 Jul 2025 07:03
Last Modified:	05 Nov 2025 08:28
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/16717

Actions (login required)

View Item