TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENETAPAN HARGA BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) NON SUBSIDI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan sumber energi utama yang berkontribusi besar pada pendapatan negara. Sesuai amanat UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 33, pengelolaan kekayaan alam yang melimpah digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi berada di bawah perlindungan hukum UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan salah satu komoditas berasal dari sumber daya minyak dan gas yang paling banyak digunakan. Bahan bakar ini berperan penting untuk berbagai aktivitas, termasuk sektor transportasi dan industri. Jenis BBM non subsidi diedarkan dengan kandungan nilai oktan dan harga jual yang lebih tinggi. Pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam pengaturan harga melainkan melalui penetapan batas margin keuntungan, perusahaan diharapkan dapat bersaing dengan sehat dalam bisnis BBM non subsidi. Penetapan harga BBM non subsidi menjadi kewenangan badan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral dengan mengikuti mekanisme pasar yang paling utama adalah pergerakan harga minyak dunia.
Kata Kunci: UU Minyak dan Gas Bumi, BBM, Kebijakan