Pemerintah pada tahun 2023 mengeluarkan produk undang-undang terbaru yang berbau kontroversional terkait diperbolehkannya kembali kegiatan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 salah satunya mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di wilayah perairan Indonesia yang dapat diekspor, dimana peraturan ini menganulir Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2003 yang menghentikan sementara ekspor pasir laut. Aturan ini ditujukan untuk memberikan pedoman pengelolaan hasil sedimentasi yang meliputi pemanfaatan, perizinan, hingga tata kelola ekspor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) ke 14 yakni ekosistem lautan. PP ini mencakup ketentuan mengenai jenis hasil sedimentasi yang boleh diekspor, dalam peraturan ini frasa "hasil sedimentasi" menjadi perhatian utama karena dianggap menimbulkan interpretasi yang ambigu dalam implementasi kebijakannya sehingga berpotensi mengarah pada eksploitasi pasir laut yang tidak terkendali. Meskipun kebijakan ini membuka peluang ekspor bernilai ekonomi, ketidakjelasan dalam definisi "hasil sedimentasi" dapat menimbulkan dampak negatif pada ekosistem pesisir. Perhatian selanjutnya adalah bagaimana implementasi mekanisme perizinan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, serta pembatasan dan pengendalian ekspor untuk memastikan tidak terjadi kerusakan ekosistem laut. Dengan diberlakukannya PP ini, peneliti merekomendasikan diperlukan adanya penguatan pengawasan agar ekspor pasir laut berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).