Penelitian ini membahas tentang sinkronisasi hak dan kewajiban tenaga outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan praktik ketenagakerjaan di PT Java Smart Indonesia. Permasalahan outsourcing kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kerja, perlindungan hak normatif, serta kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis kesesuaian implementasi aturan hukum dengan praktik di lapangan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UU Cipta Kerja dengan pelaksanaannya di perusahaan, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak pekerja outsourcing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar sinkronisasi hak dan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi kelas pekerja.