ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO

Anidha Izzah Dimas Putri, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H. (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO. 000971864.

	Text (SURAT PERSETUJUAN NGGAH KARYA) 1. SURAT UNGGAH KARYA ILMIAH.pdf Download (172kB)
	Text (HALAMAN DEPAN) 2. HALAMAN DEPAN.pdf Download (861kB)
	Text (DESKRIPSI DAN DAFTAR PUSTAKA) 3. DESKRIPSI HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB) | Request a copy
	Text (HKI FULL TEXT) 4. HKI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (SERTIFIKAT HKI) 5. SERTIFIKAT HKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 6. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis terhadap Proses Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ponorogo", yang bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan fokus pada penerapan peraturan perundang-undangan, prosedur penegakan hukum, serta peran Kejaksaan Negeri Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang tegas dan efisien.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penanganan tindak pidana korupsi, implementasi penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ponorogo masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Kejaksaan Negeri Ponorogo dalam pemberantasan korupsi, termasuk peningkatan kemampuan investigasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sumber daya di Kejaksaan Negeri Ponorogo serta pelatihan aparat penegak hukum untuk menangani kasus korupsi lebih efektif. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Ponorogo dan lembaga penegak hukum lainnya, serta peningkatan transparansi dalam penanganan kasus untuk mengurangi intervensi dan mempercepat proses hukum. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak korupsi.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Item Type:	Patent
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Negeri Ponorogo.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Laws
Depositing User:	Anidha Izzah Dimas Putri
Date Deposited:	06 Nov 2025 02:01
Last Modified:	06 Nov 2025 02:01
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/18308

Actions (login required)

View Item