Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindakan wanprestasi yang terjadi dalam program pemagangan tenaga kerja Jepang dengan studi kasus di LPK Minoru Bangkit Sejahtera. Permasalahan wanprestasi dalam konteks pemagangan seringkali timbul akibat pelanggaran perjanjian, baik dari pihak peserta maupun lembaga penyelenggara, yang berimplikasi pada perlindungan hukum dan keberlanjutan kontrak kerja sama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait perjanjian kerja dan pemagangan, serta kajian kasus untuk menilai tanggung jawab hukum para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam program ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga sanksi administratif, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif untuk melindungi hak-hak para pihak serta menjamin keberlangsungan program pemagangan.