Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan koperasi ilegal di Ponorogo dalam perspektif hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi ilegal muncul akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk kepentingan tertentu. Keberadaan koperasi ilegal tidak hanya merugikan anggota, tetapi juga mengganggu citra koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar koperasi dapat kembali berfungsi sesuai dengan nilai dan prinsip perkoperasian.