ABSTRAK
Gangguan jiwa merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif melibatkan berbagai pihak. Sebelum adanya Program Mergo Waras, kondisi penanganan Orang Dengan Gngguan Jiwa (ODGJ) di Kecamatan Peterongan sangat memprihatinkan, dengan 90% wilayah menghadapi masalah pengobatan tidak teratur, lemahnya dukungan keluarga, dan stigma sosial yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governnance pada Program Mergo Waras dalam upaya pemulihan warga disabilitas jiwa di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dengan rumusan masalah penelitian adalah bagaimana implementasi collaboratif government pada program Mergo Watas dalam upaya pemulihan disabilitas jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakanmodel Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data diuji melalui tringulasi sumber. Teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat dimensi : kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi collaborative governance pada program Mergo Waras berhasil meningkatkan tingkat kesembuhan dari 10-20% menjadi 90%, dengan 70% pasien mandiri dan 50-60% produktif secara ekonomi. Keberhasilan ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Desa, Puskesmas, Kader kesehatan jiwa, serta masyarakat. desain kelembagaan yang fleksibel, kepemimpinan fasilitatif yang humanis, dan proses kolaborasi berbasis kepercayaan menjadi kunci keberhasilan program. Program ini menjadi model praktik terbaik penanganan kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang dapat diadopsi wilayah lain.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Disabilitas Jiwa, Program Mergo Waras, Pemulihan ODGJ, Tata Kelola Kolaboratif
Mental disorders constitute a complex problem requiring comprehensive handling involving various parties. Prior to the Mergo Waras Program, the condition of handling People with Mental Disorders (ODGJ) in Peterongan District was very concerning, with 90% of the area facing problems of irregular treatment, weak family support, and strong social stigma. This study aims to analyze the implementation of collaborative government in the Mergo Waras Program for mental disability recovery efforts in Peterongan District, Jombang Regency. The research problem formulation is how the implementation of collaborative government in the Mergo Waras Program for mental disability recovery efforts. The research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman model including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity is tested through source triangulation. The theory used is Collaborative Governance from Ansell and Gash (2008) which includes four dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. Research results show that the implementation of collaborative governanace in the Mergo Waras Program successfully increased the recovery rate from 10-20% to 90%, with 70% of patients being independent and 50-60% economically productive. This success is supported by cross-sector collaboration involving the Health Office, Social Service, village government, community health centers, mental health cadres, and the community. Flexible institutional design, humanistic facilitative leadership, and trust-based collaborative processes are key to program success. This program becomes a best practice model for community-based mental health management that can be adopted by other regions.
Keywords: Collaborative Governance, Mental Disability, Mergo Waras Program, ODGJ Recovery, Collaborative Governance