Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Namun, dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam mengembangkan upaya Reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi mendahului reformasi di sektor birokrasi dalam melaksanakan gelombang reformasi awal. Misalnya, pemerintah pusat menegaskan kembali pentingnya penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2004. Pemerintah daerah dan semua departemen serta organisasi negara didorong oleh pemerintah nasional pada tahun 2011 untuk berkomitmen pada pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, yang memiliki kekuatan untuk memulai proses secara bertahap pada tahun 2014, dan penciptaan birokrasi yang profesional dan profesional. Pada tahun 2025,
integritas akan menjadi kenyataan. Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan juga semakin merajalela. Permasalahan bersumber dari belum tuntasnya pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan. Meskipun pemerintah telah memberikan dukungan terhadap program pembangunan zona integritas, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Polres Ponorogo dapat mendukung terlaksananya pembangunan zona integritas dengan baik.