ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis optimalisasi peran pemerintah Desa Bringinan,Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dalam pemberdayaan purna pekerja migran ( PMI ) serta program dan kebijakan yang mendukungnya. Desa Bringinan memiliki jumlah PMI dan purna PMI yang signifikan, namun menghadapi tantangan seperti minimnya data terintegrasi, keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa, dan lemahnya koordinsi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara puposive, meliputi kepala Desa, ketua komunitas KOPI ( Komunitas Pekerja Migran ) dan Purna PMI. Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber metode. Kerangka analisis menggunalan teori pemberdayaan yang menekankan lima indikator: Pemungkinan (Enabling), Penguatan (Empowering), Perlindungan (Protecting), Penyokongan (Supporting), dan Pemeliharaan (Maintenance).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Bringinan telah menjalankan peran aktif dan berkelanjutan melalui peraturan Desa Nomer 6 Tahun 2019 tentang perlindungan PMI. Program pemberdayaan meliputi pendataan, pembentukan komunitas, pelatihan ketrampilan seperti pembuatan pakan ternak, kewirausahaan, pelatihan manajemen keluarga, serta bantuan usaha produktif seperti peternakan kambing sistem gaduh. Sinergi antara pemerintah desa, komunitas KOPI, dan Dinas Tenaga Kerja menjadi faktor kunci keberhasilan. Kesimpulannya, Optimalisasi peran pemerintah desa yang komprehensif dan berbasis komunitas mampu menodorong kemandirian sosial-ekonomi purna PMI serta mengurangi ketergantungan pada migrasi ulang.
Kata kunci: Optimalisasi Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), Purna PMI, Pemerintah Desa Bringinan, Kemandirian Sosial-Ekonomi.
ABSTRACT
This study analyzes the optimization of the role of the Bringinan village Government, Jambon District, Ponorogo Regency in empowering former Indonesian Migrant workers (PMI) as well as the supporting programs and policies. Bringinan Village has a significant number of active and returned PMI, yet faces challenges such as a lack of integrated data, limited human resource capacity of village apparatus,and weak cross-sectoral coordination. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected puposively, including the village head, the chairperson of the KOPI ( Migrant Worker Community ) Community, and a returned PMI. Data analysis used an interactive model encompassing data reduction, data display,and conclusion drawing. Data validaty was ensured through source and method triangulation. The analytical framework utilized empowerment theory emphasizing five indicator: enabling,empowering,protecting,supporting,and maintanance. The results show that the Bringinan Village Regulation Number 6 of 2019 on PMI protecting. Empowerment programs include data collection, establisment of the KOPI community, skills training ( Animal feed production, Entrepreneurship ), family management training, and productive business assitance such as a sharecropping goat farming program. The synergy between the village goverment, the KOPI community, and the manpower office is a key succes factor. In conclusion, comprehensive, community-based optimazion of the village goverments role effectively promotes the socio-economic independence of returned PMI and reduces their reliance on re-migration.
Kata kunci: Optimizing the Role of Village Government, Empowerment of Former Indonesian Migrant Workers (PMI), Bringinan Village Government, Socio-Economic Self-Reliance.