Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online di Indonesia serta menilai efektivitas penerapannya dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Perkembangan financial technology khususnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti ketidakjelasan bunga dan biaya, penggunaan klausula baku yang merugikan, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang intimidatif dan tidak manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi perlindungan konsumen telah tersedia dan memuat bentuk perlindungan preventif maupun represif, namun dalam praktiknya efektivitas perlindungan tersebut belum optimal karena lemahnya pengawasan, masih maraknya penyelenggara ilegal, rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta belum tegasnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan pengawasan dan koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum dalam praktik pinjaman online di Indonesia.