Fenomena pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural masih
menjadi persoalan serius, khususnya ketika melibatkan anak sebagai kelompok
rentan yang berpotensi mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Anak pekerja
migran Indonesia yang berada di Malaysia sering menghadapi keterbatasan
akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan
jaminan sosial akibat status administratif orang tua yang tidak sesuai prosedur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum dan
pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak pekerja migran Indonesia yang
bekerja secara non-prosedural di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) dengan pendekatan deskriptif
analitis, melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, instrumen hukum
internasional, serta data empiris yang bersumber dari penelitian dan literatur
ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia
telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran
dan keluarganya, implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi
manusia terhadap anak pekerja migran masih belum berjalan secara efektif.
Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan
akses layanan dasar, serta dampak status non-prosedural orang tua. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kerja sama bilateral, dan
pendekatan perlindungan berbasis hak asasi manusia guna menjamin pemenuhan
hak anak pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan.