“Analisis Yuridis dampak Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 Terhadap Regulasi Pilkada

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 serta implikasi hukumnya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan tersebut menegaskan
bahwa rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran administratif Pilkada harus dimaknai sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban konstitusional bagi KPU untuk menindaklanjutinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketidakpatuhan KPU terhadap Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hukum administrasi berupa maladministrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran etik penyelenggara pemilu serta melemahkan penegakan hukum pidana pemilihan, terutama dalam konteks pencegahan dan penindakan praktik politik uang. Oleh karena itu, putusan MK ini memiliki signifikansi strategis dalam memperkuat
prinsip supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan integritas penyelenggaraan Pilkada dalam sistem negara hukum demokratis di Indonesia.