Detail Tugas Akhir

KAJIAN TENTANG KELAYAKAN DESA WONOKARTO MENJADI CALON KECAMATAN WONOKARTO KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN

FERDIAN, RIZAL (2017) KAJIAN TENTANG KELAYAKAN DESA WONOKARTO MENJADI CALON KECAMATAN WONOKARTO KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Baca PDF Ukuran File (685kB)
PDF
Text
BAB I.pdf
Baca PDF Ukuran File (196kB)
PDF
Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (219kB)
PDF
Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (127kB)
PDF
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (478kB)
PDF
Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (100kB)
PDF
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Baca PDF Ukuran File (104kB)
PDF
Text
LAMPIRAN.pdf
Baca PDF Ukuran File (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Kelayakan, Pemekaran, Kecamatan
Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemekaran Desa Wonokarto menjadi Kecamatan Wonokarto dengan memperhatikan aspek persyaratan administratif, persyaratan fisik kewilayahan, persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dimana subyek penelitiannya adalah Kepala Desa Wonokarto, Sekretaris Desa Wonokarto dan staf Kecamatan Ngadirojo.
Hasil dari penelitian ini adalah Desa Wonokarto belum memenuhi semua persyaratan jika dimekarkan menjadi sebuah Kecamatan baru karena dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Desa Wonokarto hanya memenuhi 2 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, Pertama, Persyaratan administratif masih terkendala surat keputusaan kepala desa yang menjadi cakupan wilayah dan belum adaanya rekomendasi Gubernur. Kedua, Persyaratan fisik kewilayahan sudah memenuhi persyaratan. Ketiga, Persyaratan teknis berdasarkan hasil kajian memperoleh skor 360, skor ini sudah di kategorikan mampu sesuai dengan indikator.

Informasi Item

Item Type Thesis (Skripsi)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Departement of Teacher Training and Education > Department of Civic Education
Date Deposited 06 Oct 2017 03:21
Last Modified 06 Oct 2017 03:21
URI https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/3593

Actions (login required)

View Item
View Item
Ada yang bisa kami bantu?