PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI DALAM PROSES PEMBANGUNAN JALAN TOL NGAWI – KERTOSONO

Dengan adanya UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka bisa dipastikan pengadaan tanah adalah hal mutlak yang dilakukan untuk menunjang proses pembangunan. Dalam pengadaan tanah sendiri ada pro dan kontra dari masyarakat yang terkena langsung oleh kegiatan pengadaan tanah tersebut. Dalam UU No 2 Tahun 2012 diatur jelas mekanisme yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam proses pengadaan tanah. Ada 4 tahap proses pengadaan tanah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Untuk membatasi wilayah penelitian dalam skripsi, maka akan dibahas hanya tentang tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam tahap pelaksanaan sendiri ada tahapan atau mekanisme yang harus dilakukan mulai dari penyiapan pelaksanaan sampai pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah. Banyak yang menentang pengadaan tanah tersebut, salah satunya adalah pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Ngawi-Kertosono. Yang paling mencolok adalah warga di Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, hal yang mendasari mereka untuk menentang pengadaan tanah tersebut ialah jumlah harga untuk pembelian tanah tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Masih ada 21 bidang yang belum dibebaskan. BPN selaku panitia pengadaan tanah terus melakukan upaya-upaya yang terbaik karena walau bagaimanapun masalah terkait pengadaan tanah sudah diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 dan diperkuat dengan Perpres serta PerKa BPN. BPN terus mengupayakan suksesnya pengadaan tanah di Desa Widodaren tersebut, bukan untuk kepentingannya sendiri namun lebih agar pembangunan untuk kepentingan umum khususnya untuk jalan tol ini berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Kendala yang dialami banyak sekali dalam pengadaan tanah, termasuk kendala yang dihadapi BPN dalam melakukan pengadaan tanah di Desa Widodaren. Kendalanya mulai dari besaran ganti rugi yang tidak disetujui oleh warga sampai dengan adanya perbedaan pemahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme secara sebenarnya-benarnya yang terjadi dilapangan, baik yang dialami oleh panitia pengadaan tanah maupun warga yang terkena pengadaan tanah serta kendala yang dialami dalam pengadaan tanah tersebut.
Kata Kunci : Mekanisme, Pengadaan Tanah, BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi)