Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi Kasus BPD di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), legislatif, anggaran, pemerintah desa
Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peranan, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah desa, 2. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatife dalam penyusunan rancangan anggaran penerimaan belanja desa (RAPBDes) dan rencana program kerja desa (RKPDes). Jenis penelitian ini adalah kualitatif obyek penelitian ini di Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, jenis penelitian yang digunakan adalah study kasus, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Peran BPD dalam pengawasan terhadap penyusunan rancangan anggaran penerimaan belanja desa (RAPBDes) dan rencana program kerja desa (RKPDes) belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penyusunan anggaran dan program kerja masih didominasi oleh pemerintah desa dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak berdaya menampung aspirasi kemudian mengusulkan rancangan anggaran penerimaan belanja desa (RAPBDes) dan rencana program kerja desa (RKPDes). Ada tiga faktor yang menyebapkan ketidak berdayaan Badan Permusyawaratan Desa diantaranya: usia ketua BPD delapan puluh tahun, kesibukan anggotanya, lemahnya pendidikan politik sehingga terjadi kesalahan persepsi terkait tugas dan fungsinya, 2. Dalam menyusun rancangan anggaran penerimaan belanja desa (RAPBDes) dan rencana program kerja desa (RKPDes) belum sesuai dengan sistematika UU karena BPD tidak ada upaya untuk mengawasi dan mengontrol terhadap kinerja pemerintah desa. Ketidak berdayaan ini disebabkan BPD belum memahami secara keseluruhan pedoman penyusunan program kerja pemerintah desa dan rancangan anggaran yang dikelola pemerintah desa karena kurangnya pendidikan politik ditingkat desa.