Kajian terhadap prosedur pembuatan, substansi norma yang dituangkan, serta struktur kekuasaan yang berwenang membuat produk perundang-undangan, sejatinya jamak dikaji dalam bidang keilmuan hukum. Sebagian besar Fakultas dan
Program Studi Hukum di Indonesia bahkan menempatkan kajian ini pada satu mata kuliah khusus yakni Hukum Perundang-undangan, dengan bobot SKS yang beragam
satu sama lain. Kajian terhadap perundang-undangan tidak boleh melepaskan diri dari perspektif normatifitas hukum, sehingga penilaian pada aspek internal (intrinsic) dari norma merupakan satu kewajiban. Permasalahannya, dalam konteks kajian hukum normative, pengkajian undang-undang sering kali hanya dilakukan pada aspek internal tanpa melihat aspek eksternal dari hukum. Pola kajian semacam itu sering kali tidak dapat melihat esensi dan eksistensi normas secara lebih utuh-menyeluruh.