PENGINTEGRASIAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Vivid Izziyana, Wafda and Anom Besari, Arham (2017) PENGINTEGRASIAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. JUSTITIA JURNAL HUKUM, 1 (2). pp. 172-190. ISSN p.2579-6380 e.2579-9983

	Text 1. TURNITIN pidana kerja sosial.pdf Download (4MB)
	Other (ARTIKEL) 1ARTIK~1.PDF Download (597kB)
	Other (PEEREVIEW) 22PERE~1.PDF Download (1MB)

Abstract

Pemidanaan menjadi problem dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari pemidanaan
adalah bentuk perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang
dalam pembukaan UUD 1945, pemidanaan harus mempertimbangkan humanism. Banyak
yang memepertanyakan keefektifan pidana penjara terutama dari akibat negatif. kondisi
lapas menimbulkan kritik, Lapas sering dijadikan sebagai sekolah bagi para penjahat yang
melahirkan penjahat professional, Pemidanaan yang bersifat modern, vonis tidak harus
penjara. jika seorang masuk penjara, maka akan menjadi beban negara, sekaligus
menyediakan fasilitas yang jumlah nya sangat besar. Sanksi kerja sosial jauh lebih
bermanfaat dari pada pidana penjara. peraturan hukum positif yang akan datang (ius
constitutum) terutama peraturan mengenai pemidanaan kerja sosial yang dapat dirumuskan
secara lebih baik dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku
kejahatan. Perlu merumuskan secara tepat tentang pidana kerja sosial sehingga dapat berlaku
dengan efektif dan mencapai tujuannya secara tepat.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : pidana, kerja sosial, sistem hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Laws
Depositing User:	Library Umpo
Date Deposited:	02 Dec 2020 06:54
Last Modified:	02 Dec 2020 06:58
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5604

Actions (login required)

View Item