Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip akuntabilitas, transparansi serta bagaimana sistem dan prosedur yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Panjeng Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan karena terdapat perubahan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang diakibatkan oleh kejadian yang bersifat luar biasa yaitu Pandemi COVID-19 sehingga beberapa program kerja yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi pada Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan pada Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara mendalam terhadap informan yang turut andil dalam proses pengelolaan Dana Desa, dokumentasi, serta observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan cara melaksanakan pembangunan di desa. Akan tetapi beberapa tujuan pembangunan yang telah ditetapkan belum dapat terealisasi sehingga belum terlaksana secara akuntabel. Penerapan sistem transparansi pengelolaan Dana Desa dengan cara mempublikasikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa melalui papan informasi desa. Informasi yang dapat diakses publik hanya sebatas garis besarnya saja bukan secara rinci. Pada sistem dan prosedur pengelolaan Dana Desa telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengelolaan Dana Desa sesuai PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan telah diadakannya forum musyawarah baik musdus hingga musrengbangdes dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat terkait. Tahap pelaksanaan terdapat program kerja pembangunan yang tidak terealisasi akibat sebagian dana dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Tahap penatausahaan dilaksanakan dengan mencatat setiap terjadi transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran, akan tetapi proses pencatatan tidak dilaksanakan oleh jabatan fungsional Kaur Keuangan melainkan dicatat oleh Kaur Perencanaan. Pada tahap pelaporan, laporan pertanggungjawaban telah dilaporkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Pada tahap pertanggungjawaban secara administrasi dilakukan dengan baik akan tetapi tidak dengan pertanggungjawaban secara fisiknya.