KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENYALURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KELUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID - 19 ( Studi Kasus : PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah yang mengupayakan setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Perusahaan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia yang bergerak dalam bidang penempatan, penyaluran, dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Indonesia mengalami pandemi yang sangat luar biasa yang berakibat pada penyaluran Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri yang diberhentikan selama masa pandemi. Permasalahan yang dapat diangkat yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja serta penyaluran Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri selama pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Dinas Tenaga Kerja serta menganalisa penyaluran Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri selama pandemi ditinjau dari Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 151 Tahun 2020. Jenis Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dengan adanya kebijakan pemberhentian penyaluran Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri sangat membawa dampak yang sangat signifikan bagi PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri serta dan calon Pekerja Migran yang telah mendaftar sebelum pandemi covid-19. Dari hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa pengoprasionalan selama pandemi covid-19 diberhentikan serta semua tempat penampungan dikosongkan untuk menghindari penularan covid-19 secara tidak disengaja, akan tetapi salah satu dari PT tersebut ada penyelewengan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
Kata Kunci : Kebijakan, Penyaluran PMI, Pandemi Covid – 19