KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA POST COVID-19 DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Covid-19 pertama kali di Indonesia ditemukan pada awal tahun 2020, kurang lebih pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun. Wabah virus Corona atau Covid-19 sekarang ini dapat dikendalikan dengan baik. Bahkan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi kasus Covid-19 dapat ditekan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dari pemerintah pasca Covid-19 dilihat dari perspektif good governance. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan pasca Covid-19 yang dibuat pemerintah Indonesia diantaranya yaitu tidak berlakunya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) meliputi daerah Batam, Bintan dan Bali dan kemudian memperluas kebijakan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air, tidak memberlakukan lagi kewajiban melakukan tes Covid-19 meliputi PCR maupun Rapid tes, kembali membuka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, memperbolehkan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat idul fitri berjamaah di masjid atau lapangan terbuka, memperbolehkan mudik dengan syarat harus vaksin ketiga atau booster, membuka kembali ibadah haji 1443 H/2022 dan pelonggaran pemakaian masker dimana masyarakat diperbolehkan melepas masker di ruangan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur kepustakaan dengan mengumpulkan data dari media secara online dan website resmi pemerintah, jurnal ilmiah dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian terkait. Guna mempermudah analisis data penelitian dalam jumlah besar, maka selama pemrosesan data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dalam menganalisis data serta memastikan kebenaran data.