PANDUAN KLASIFIKASI USIA PENONTON FILM DIBIOSKOP CINEPOLIS YANG TERLETAK DI MALL PONOROGO CITY CENTER

PANDUAN KLASIFIKASI USIA PENONTON FILM DIBIOSKOP CINEPOLIS YANG TERLETAK DI MALL PONOROGO CITY CENTER (2021) PANDUAN KLASIFIKASI USIA PENONTON FILM DIBIOSKOP CINEPOLIS YANG TERLETAK DI MALL PONOROGO CITY CENTER. 22.

	Text (Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah) 1. Surat persetujuan unggah karya ilmiah ardiyanti.pdf Download (641kB)
	Text (Halaman Depan) 2. Halaman Depan ardiyanti.pdf Download (1MB)
	Text (Artikel HKI) 4. Artikel.pdf Download (2MB)
	Text (Daftar Pustaka) 5. Daftar Pustaka.pdf Download (222kB)
	Text (Sertifikat HKI) 5. Sertifikat HKI ardiyanti.pdf Download (914kB)

Abstract

ABSTRAK Kepedulian pemerintah sebagai suatu lembaga yang menaungi negara, banyak dilakukan untuk menyasar berbagai bidang kehidupan utama seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, moral, budaya, dsb termasuk perfilman. Salah satu sektor bidang yang tidak luput dari monitoring pemerintah selama ini adalah perfilman, meliputi kaidah-kaidah penyensoran, nilai dan norma, kesesuaian produksi dengan kategorisasi usia, dan kontrol sosial. Permendikbud No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam bentuk komitmen resmi demi menjaga tatanan sosial dan budaya agar tidak luntur sekali pun industri hiburan semakin berkembang pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang peraturan nasional (Permendikbud No.14 Tahun 2019) sebagai bentuk peraturan resmi yang mengikat secara hukum dan berlaku pula di Bioskop Cinepolis Ponorogo City Center. Sebagai daerah yang kecil, Pemerintah Ponorogo dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan menata bidang perfilman agar tidak kehilangan arah dan kendali. Hasil penelitian memberikan hipotesis bahwa munculnya Permendikbud No.14 Tahun 2019 adalah karena beberapa faktor seperti: (1) Budaya masyarakat yang asal dalam mengkonsumsi film tanpa pandang usia, (2) Upaya sosialisasi pemerintah selama ini kurang maksimal, (3) Kurangnya kepedulian pihak penyelenggara film terhadap tatanan nilai dan norma sehingga pola konsumsi masyarakat menjadi tidak terkontrol. Kata Kunci: Pemerintah, Perfilman, Nilai, Norma, Masyarakat

Item Type:	Patent
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah, Perfilman, Nilai, Norma, Masyarakat
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science
Depositing User:	fisip . userfisip
Date Deposited:	01 Sep 2021 01:56
Last Modified:	28 Oct 2021 00:32
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/7264

Actions (login required)

View Item