DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP PETANI ( PENARAPAN DI DESA TATUNG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO)

Hadi Kusuma, Surya (2021) DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP PETANI ( PENARAPAN DI DESA TATUNG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Preview	Image (Surat Keputusan Unggah Karya Ilmiah) SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.jpg Download (390kB) | Preview
	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (565kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (192kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (769kB)
	Text (BAB IV) BAB IV,,-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text (DAFTAR PUSRAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB)
	Text (LAMPIRAN) BAB LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan data penyaluran pupuk bersubsidi terhadap petani justru malah menimbulkan berbagai dampak tersendiri bagi para penerimanya maupun penyalurnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu sumber data primer adalah Dinas Pertanian Kec Balong, distributor UD Sugih Waras, Kelompok Tani Desa Tatung. Sumber data sekunder adalah data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Desa Tatung. Pemerintah memperkuat kebijakan e-RDKK (electronic-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) untuk mengantisipasi penyaluran pupuk bersubsidi ini supaya tidak diselewengkan oleh pihak manapun. Akan tetap justru memberikan dampak yang kurang baik bagi Petani yang akan menerima pupuk, mereka diharuskan untuk memiliki kartu tani yang terintegrasi dengan RDKK. Terkait dilapangan, Kebijakan penyediaan pupuk dengan harga murah melalui pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan semakin tidak efisiensinya penggunaan pupuk oleh petani dan meningkatkan ketidaktepatan sasaran subsidi pupuk. Dampak kebijakan yang terlihat adalah petani menjadi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, serta sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat adanya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi. Kata Kunci : Kebijakan, Subsidi, Pupuk , Dampak

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan, Subsidi, Pupuk , Dampak
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Faculty of Social Science and Political Science
Depositing User:	fisip . userfisip
Date Deposited:	02 Sep 2021 23:23
Last Modified:	29 Oct 2021 06:59
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/7560

Actions (login required)

View Item