DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP PETANI ( PENARAPAN DI DESA TATUNG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO)

Kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan data penyaluran pupuk bersubsidi terhadap petani justru malah menimbulkan berbagai dampak tersendiri bagi para penerimanya maupun penyalurnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu sumber data primer adalah Dinas Pertanian Kec Balong, distributor UD Sugih Waras, Kelompok Tani Desa Tatung. Sumber data sekunder adalah data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Desa Tatung.
Pemerintah memperkuat kebijakan e-RDKK (electronic-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) untuk mengantisipasi penyaluran pupuk bersubsidi ini supaya tidak diselewengkan oleh pihak manapun. Akan tetap justru memberikan dampak yang kurang baik bagi Petani yang akan menerima pupuk, mereka diharuskan untuk memiliki kartu tani yang terintegrasi dengan RDKK. Terkait dilapangan, Kebijakan penyediaan pupuk dengan harga murah melalui pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan semakin tidak efisiensinya penggunaan pupuk oleh petani dan meningkatkan ketidaktepatan sasaran subsidi pupuk. Dampak kebijakan yang terlihat adalah petani menjadi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, serta sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat adanya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi.
Kata Kunci : Kebijakan, Subsidi, Pupuk , Dampak