Assagap, Alwi (2023) PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Text (Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah)
S. persetujuan unggah KI.pdf Download (186kB) |
|
Text (Halaman Depan)
Halaman Depan.pdf Download (602kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (330kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB) |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB) |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) |
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Download (347kB) |
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Alwi Assagap Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
RINGKASAN Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindak pidana yang sangat sulit dihentikan. Dari segala upaya penegakan hukum yang ada nyatanya belum bisa menanggulangi tindak pidana tersebut. Penegakan hukum itu malah mendatangkan permasalahan baru berupa kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sistem hukum pidana di Indonesia masih bersifat punitif atau dalam penegakannya masih mengedepankan sanksi pidana untuk para pelanggar. Semakin berkembangnya zaman pola sistem tersebut sedikit-demi sedikit dirubah khususnya pada penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Itu dibuktikan dengan munculnya berbagai aturan tentang keadilan restoratif yang menjadi dasar pemberlakuan penanganan hukum di luar pengadilan atau dengan cara kekeluargaan dengan mengedepankan pengembalian ke keadaan semula. Penelitian ini akan meneliti terkait dengan penerapan keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkotika. Seperti sejauh mana peraturan tersebut bisa diterapkan dan sejauh mana kebermanfaatan dari kebijakan tersebut. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada tahap penuntutan dan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Kejaksaan Negeri Ponorogo yang mana menjadi salah satu institusi penegak hukum khususnya pada seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Ponorogo diberlakukan kebijakan keadilan restoratif untuk perkara penyalahgunaan narkotika. Tentu dalam penerapannya tidak serta merta semua perkara mendapatkan kebijakan tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dihentikan penuntutannya dengan kebijaka keadilan restoratif. Kata Kunci : Penuntutan, Narkotika, Keadilan Restoratif ABSTRACT Narcotics Abuse Crime is a crime that is very difficult to stop. Of all the existing law enforcement efforts, in fact they have not been able to tackle this crime. Law enforcement has even brought new problems in the form of overcapacity in correctional institutions. The criminal law system in Indonesia is still punitive or in its enforcement it still prioritizes criminal sanctions for violators. With the development of the times, the pattern of the system has been changed little by little, especially in the handling of narcotics abuse cases. This is evidenced by the emergence of various rules regarding restorative justice which are the basis for enforcing legal handling outside the court or in an amicable way by prioritizing returning to its original state. This research will examine related to the application of restorative justice in narcotics abuse cases. Such as the extent to which these regulations can be implemented and the extent to which the benefits of these policies. In this study, researchers conducted research at the prosecution stage and in this study researchers conducted research at the Ponorogo State Prosecutor's Office, which is one of the law enforcement institutions, especially in the entire Ponorogo Regency area. From the results of research conducted by researchers it was found that at the prosecution stage at the Ponorogo District Attorney's Office a restorative justice policy was applied to cases of narcotics abuse. Of course, in its implementation, not all cases get the policy. There are several conditions that must be met in order for the prosecution to be terminated with a restorative justice policy. Keyword : Prosecution, Narcotics, Restorative Justice
Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Penuntutan, Narkotika, Keadilan Restoratif Keyword : Prosecution, Narcotics, Restorative Justice |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Laws |
Depositing User: | fh . userfh |
Date Deposited: | 13 Sep 2023 08:13 |
Last Modified: | 13 Sep 2023 08:13 |
URI: | http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/12682 |
Actions (login required)
View Item |