MODEL COLLABORATIV GOVERNANCE DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO

Herlambang, Septa Nugraha (2018) MODEL COLLABORATIV GOVERNANCE DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

	Text COVER HERLAMBANG.pdf Download (259kB)
	Text BAB I HERLAMBANG ASLI.pdf Download (84kB)
	Text BAB II HERLAMBANG ASLI.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text BAB III HERLAMBANG ASLI.pdf Restricted to Repository staff only Download (641kB)
	Text BAB IV HERLAMBAANG.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA HERLAMBANG ASLI.pdf Download (58kB)

Abstract

Strategi pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh meliputi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Kolaborasi menjadi kunci penting agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari Program Kota Tanpa Kumuh. Kabupaten Ponorogo menyumbang 29 Ha sebagaimana dijelaskan melalui Surat Keputusan Bupati Ponorogo no 23 Tahun 2015 tentang pengurangan wilayah kumuh. Kelurahan yang masuk dalam kategori kumuh adalah kelurahan Banyudono, Tamanarum, Jingglong, Pinggirsari dan Kelurahan Paju. Dalam konteks program Kota Tanpa Kumuh kolaborasi dilakukan antara masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat , tenaga pendamping sebagai wakil dari konsultan, pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model collaborativ governance dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observai. Adapun teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teori Miles Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data dilakukan menggunakan metode triagulasi. Collaborativ Governance yang dijalankan dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan pada Program Kota Tanpa Kumuh berjalan secara efektif dan maksimal. Kolaborasi dilakukan antara personal BKM, TIPP, stakeholders lokal termasuk Pemerintah Kelurahan dan juga Tim Fasilitator dalam baik melalui pendampingan maupun melalui siklus yaitu peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam peningkatan Kapasitas masyarakat tersebut kolaborasi juga dilakukan dengan dinas-dinas terkait melalui sharing knoledge serta program yang berhubungan dengan lingkungan permukiman. Collaborativ Governance yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas terjadi dengan baik antar semua pelaku, stakeholders dan masyarakat. Pada tingkat pelaksanaan kolaborasi juga dilakukan dengan fihaak perbankan, perusahaan dan juga pihak swata lainnya. Kolaborasi dalam tahapan ini dilengkapi dengan nota kesepakatan dan dokumen resmi antara BKM dan KSM dengan para kolaborator. . Kata Kunci : Collaborativ Governance, Kota Tanpa Kumuh, PLPBK, Kelembagaan

Item Type:	Thesis (Skripsi (S1))
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science
Depositing User:	Editor FISIP
Date Deposited:	08 Oct 2018 02:44
Last Modified:	08 Oct 2018 02:44
URI:	http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4251

Actions (login required)

View Item