IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 21 TAHUN 2014 DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO (Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Desa Krajan Dan Baosan Lor)
YUNIARTI, PITA (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 21 TAHUN 2014 DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO (Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Desa Krajan Dan Baosan Lor). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
COVER.pdf
Download (56kB)
ABSTRACT.pdf
Download (19kB)
LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (20MB)
SKRIPSI BAB I.pdf
Download (65kB)
SKRIPSI BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (172kB)
SKRIPSI BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (79kB)
SKRIPSI BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (28kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (21kB)
Abstract
Dilihatdaripentingnyatanah,
rumahataubangunanuntukkehidupanmanusiaPihakKabupatenPonorogomengeluar
kankebijakandankewenangantersendiritentangprosedurpengurusan IMB yang
lebihdipermudahdenganmemberikankewenangankepadaCamatuntukmelaksanakan
pemberianIjinMendirikanBangunan (IMB) diwilayahkecamatannya yang
telahdiaturdalamPeraturanBupatiPonorogoNomor 21 tahun 2014
tentangpelimpahankewenanganbupatikepadacamatuntukmelaksanakanpemberianij
inmendirikanbangunan (IMB), yang menyatakanpenyelenggaraanpemberian IMB
danpemungutanretribusi IMB dengankriteriakeluasansampai 150 M2,
tidakbertingkat (satulantai) dangunabangunanuntukrumahtinggal. Pengurusan
IMB dikecamatandimaksudkanuntukmempermudahmasyarakatdalampengurusan
IMB bagimasyarakatdenganmempermudahprosedurpengurusannya.
Selainitumanfaatdaripengurusan IMB
secaratidaklangsungdapatmeningkatkanPendapatanAsli Daerah (PAD),
akantetapiuntuksaatinimasihbanyakmasyarakat yang
masihbelummengertidanmemahamiapaitu IMB danapakegunaansertakeuntungan
yang didapatkanjikasudahmemiliki IMB.Dalampenulisanskripsiinipenulismenggunakanpenelitiandeskriftifkualitatif
yaknisuatubentukpenelitian yang memberikangambaranmengenaiobyek yang
diamatiataufokuspenelitian.
Tujuandaridiadakannyapenelitianiniadalahuntukmengetahuiseberapajauhtingkatke
berhasilanpihakkecamatandalammengimplementasikankepadaperangkatdesadanm
asyarakatdanuntukmengetahuiseberapabesarkemauanmasyrakatuntukpengurusan
IMB
setelahdiadakansosialisasipelimpahankewenanganbupatikepadacamattentangpeng
urusan IMB yang dilakukanolehpemerintahkecamatanNgrayun.
ImplementasiPeraturanBupatiPonorogoNomor 21 tahun 2014
tentangpelimpahankewenanganBupatikepadaCamatuntukmelaksanakanpemberian
ijinmendirikanbangunan (IMB) masihbelumbisadijalankansecara optimal
karenadilapanganmasihditemukanbeberapafenomena yang
terjadiyaitukurangnyasosialisasidaripihakkecamatanmaupundaripihakperangkatke
padamasyarakatterhadapadanyapelayanan IMB di kecamatan,
sehinggakurangnyapengetahuanbagimasyarakatdalampengurusan IMB.
Selainhalitu,
kurangnyakomunikasidanpendekatanpihakkecamatankepadamasyarakatsehingga
masihbanyakmasyarakat yang belummengetahuiartidankegunaankepemilikan
IMB,
sehinggapihakkecamatanmaupunperangkatdesadiharapkanbisamemberikansosialis
asikepadamasyarakatdenganlebihbaiklagisecaraberkala.
Kata kunci :ImplementasiPeraturanBupatiPonorogoNomor 21 Tahun 2014,
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) |
| Divisions: | Faculty of Social Science and Political Science > Department of Government Science |
| Depositing User: | Editor FISIP |
| Date Deposited: | 12 Dec 2015 04:40 |
| Last Modified: | 12 Dec 2015 04:40 |
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1644 |
