IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 21 TAHUN 2014 DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO (Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Desa Krajan Dan Baosan Lor)

Dilihatdaripentingnyatanah,
rumahataubangunanuntukkehidupanmanusiaPihakKabupatenPonorogomengeluar
kankebijakandankewenangantersendiritentangprosedurpengurusan IMB yang
lebihdipermudahdenganmemberikankewenangankepadaCamatuntukmelaksanakan
pemberianIjinMendirikanBangunan (IMB) diwilayahkecamatannya yang
telahdiaturdalamPeraturanBupatiPonorogoNomor 21 tahun 2014
tentangpelimpahankewenanganbupatikepadacamatuntukmelaksanakanpemberianij
inmendirikanbangunan (IMB), yang menyatakanpenyelenggaraanpemberian IMB
danpemungutanretribusi IMB dengankriteriakeluasansampai 150 M2,
tidakbertingkat (satulantai) dangunabangunanuntukrumahtinggal. Pengurusan
IMB dikecamatandimaksudkanuntukmempermudahmasyarakatdalampengurusan
IMB bagimasyarakatdenganmempermudahprosedurpengurusannya.
Selainitumanfaatdaripengurusan IMB
secaratidaklangsungdapatmeningkatkanPendapatanAsli Daerah (PAD),
akantetapiuntuksaatinimasihbanyakmasyarakat yang
masihbelummengertidanmemahamiapaitu IMB danapakegunaansertakeuntungan
yang didapatkanjikasudahmemiliki IMB.Dalampenulisanskripsiinipenulismenggunakanpenelitiandeskriftifkualitatif
yaknisuatubentukpenelitian yang memberikangambaranmengenaiobyek yang
diamatiataufokuspenelitian.
Tujuandaridiadakannyapenelitianiniadalahuntukmengetahuiseberapajauhtingkatke
berhasilanpihakkecamatandalammengimplementasikankepadaperangkatdesadanm
asyarakatdanuntukmengetahuiseberapabesarkemauanmasyrakatuntukpengurusan
IMB
setelahdiadakansosialisasipelimpahankewenanganbupatikepadacamattentangpeng
urusan IMB yang dilakukanolehpemerintahkecamatanNgrayun.
ImplementasiPeraturanBupatiPonorogoNomor 21 tahun 2014
tentangpelimpahankewenanganBupatikepadaCamatuntukmelaksanakanpemberian
ijinmendirikanbangunan (IMB) masihbelumbisadijalankansecara optimal
karenadilapanganmasihditemukanbeberapafenomena yang
terjadiyaitukurangnyasosialisasidaripihakkecamatanmaupundaripihakperangkatke
padamasyarakatterhadapadanyapelayanan IMB di kecamatan,
sehinggakurangnyapengetahuanbagimasyarakatdalampengurusan IMB.
Selainhalitu,
kurangnyakomunikasidanpendekatanpihakkecamatankepadamasyarakatsehingga
masihbanyakmasyarakat yang belummengetahuiartidankegunaankepemilikan
IMB,
sehinggapihakkecamatanmaupunperangkatdesadiharapkanbisamemberikansosialis
asikepadamasyarakatdenganlebihbaiklagisecaraberkala.
Kata kunci :ImplementasiPeraturanBupatiPonorogoNomor 21 Tahun 2014,
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)