ABSTRAK
Perampasan aset ialah bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan tindak pidana korupsi pada Indonesia yang ketentuannya sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana
tambahan. Sebelum adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ketentuan tentang mekanisme perampasan aset guna mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah adanya putusan hakim yang incraht atau yang mempunyai kekuatan hukum tetap
terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam meningkatkan efektivitas terhadap tindak pidana korupsi korupsi di Indonesia.Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berbasis literatur. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dan draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, pendapat para ahli yang terkait dengan kebutuhan penelitian ini, web dan artikel yang juga terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini RUU Perampasan Aset
memiliki potensi besar mendorong dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata kunci : RUU Perampasan Aset, Korupsi, Efektivitas