ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA
Mahayuddin, Indra Putra (2025) ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
|
Text (Surat Persetujuan Unggah Karya)
Surat Persetujuan.pdf Download (68kB) |
|
|
Text (Halaman Depan)
Halaman Depan.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (215kB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB) | Request a copy |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (201kB) |
|
|
Text (Lampiran Surat Keterangan Plagiasi)
Lembar Turnitin .pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB) | Request a copy |
|
|
Text (Full Text Skripsi)
Full Text Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK
Perampasan aset ialah bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan tindak pidana korupsi pada Indonesia yang ketentuannya sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana
tambahan. Sebelum adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ketentuan tentang mekanisme perampasan aset guna mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah adanya putusan hakim yang incraht atau yang mempunyai kekuatan hukum tetap
terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam meningkatkan efektivitas terhadap tindak pidana korupsi korupsi di Indonesia.Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berbasis literatur. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dan draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, pendapat para ahli yang terkait dengan kebutuhan penelitian ini, web dan artikel yang juga terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini RUU Perampasan Aset
memiliki potensi besar mendorong dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata kunci : RUU Perampasan Aset, Korupsi, Efektivitas
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | RUU Perampasan Aset, Korupsi, Efektivitas |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Laws |
| Depositing User: | Indra Putra M |
| Date Deposited: | 28 Jul 2025 03:19 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 08:28 |
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/16713 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
