Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa tanah warisan tanpa sertifikat di Desa Bulu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketiadaan sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, sehingga sering menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur waris dan pertanahan, serta wawancara dengan aparat desa, pihak Badan Pertanahan Nasional, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan tanpa sertifikat lebih banyak dilakukan melalui musyawarah desa dan perantara tokoh masyarakat sebelum menempuh jalur hukum formal. Mekanisme ini dianggap lebih efektif karena mampu menjaga keharmonisan sosial, meskipun memiliki kelemahan dari sisi kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pendaftaran tanah secara menyeluruh, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta peran aktif pemerintah dalam memberikan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat tanah agar sengketa serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang.