REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ISU SOSIAL (STUDI KASUS 'AISYIYAH PONOROGO).

ABSTRAK
Alya Khoirun Nisa. Representasi Politik Perempuan dalam Implementasi Kebijakan Isu Sosial (Studi Kasus ‘Aisyiyah Ponorogo). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing I Dr. Sulton, M.Si., Pembimbing II Drs. Sunarto, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk representasi politik perempuan yang dijalankan oleh ‘Aisyiyah Ponorogo dalam implementasi kebijakan isu sosial, dan (2) megidentifikasi strategi ‘Aisyiyah Ponorogo dalam memperkuat representasi politik perempuan pada implementasi kebijakan isu sosial di tingkat lokal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitian meliputi ketua PDA Ponorogo, ketua majelis kesejahteraan sosial, ketua majelis hukum dan HAM, dan wakil kepala LKS tunanetra ‘Aisyiyah Ponorogo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi politik perempuan yang dijalankan oleh ‘Aisyiyah Ponorogo diwujudkan dalam empat bentuk, yaitu representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Di antara keempat bentuk tersebut, representasi substantif merupakan bentuk yang paling kuat dan dominan, karena ditunjukkan melalui tindakan nyata dan program-program konkret yang secara langsung menjawab kebutuhan kelompok perempuan dan kelompok rentan. Representasi substantif ini terwujud melalui pelaksanaan program Pusat Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (PLTP2M), advokasi hak penyandang disabilitas, serta pendampingan dan pelayanan sosial bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. Adapun strategi penguatan representasi politik perempuan yang dijalankan oleh ‘Aisyiyah Ponorogo meliputi pemberdayaan perempuan (empowerment), pembangunan gerakan kolektif berbasis komunitas, dan pengarusutamaan isu sosial dalam agenda kebijakan daerah. Dari ketiga strategi tersebut, strategi empowerment menjadi strategi yang paling kuat dan berperan dominan, karena berfokus pada peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian kader perempuan sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan isu sosial di tingkat lokal.