IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PONOROGO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan daerah no 2 tahun 2025 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima , serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Implementasi Kebijakan Teori George C. Edward III . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik penentuan menggunakan teknik purposive sampling, serta pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi Penelitian ini berada di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo, Jalan Hos Cokroaminoto.dan Jalan Suromenggolo Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek komunikasi dan koordinasi antarinstansi serta peran paguyuban sebagai penghubung antara pemerintah dan PKL. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya pembinaan, dan rendahnya kepatuhan sebagian PKL terhadap ketentuan aturan yang berlaku serta, kurang konsistennya penegakan aturan, Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya dan peningkatan konsistensi kebijakan agar tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penataan dan pemberdayaan PKL secara berkelanjutan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Ponorogo

Abstract

This study aims to determine how the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2025 concerning the arrangement and empowerment of street vendors, as well as to determine what obstacles exist in the arrangement and empowerment of street vendors. The theory used in this study is the Implementation of the George C. Edward III Theory Policy. This study adopted a qualitative methodology using proposal sampling to select participants and collect information through in-depth interviews, direct observation and relevant documentation. The research location is in Ponorogo square, Jalan HOS Cokroaminoto, and Jalan Suromogoro in Ponorogo. The results of the study indicate that the implementation of the regional regulation has been going quite well, especially in the aspects of communication and coordination between agencies and the role of the association as a liaison between the government and street vendors. However, several obstacles are still found such as limited resources, unequal guidance, and low compliance of some street vendors with the provisions of applicable regulations and, lack of consistent enforcement of regulations, Therefore, it is necessary to strengthen resources and increase policy consistency so that the objectives of arranging and empowering street vendors can be achieved optimally. This research is expected to be used as evaluation material for local governments in increasing the effectiveness of organizing and empowering street vendors in a sustainable manner.
Keywords: Policy Implementation, Regional Regulations, Street Vendors, Ponorogo Regency