IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORERMENJADI CPNS DI KABUPATEN PONOROGO Umpo Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORERMENJADI CPNS DI KABUPATEN PONOROGO

NURBAYA, ST (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORERMENJADI CPNS DI KABUPATEN PONOROGO. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Preview	Text SAMPUL.pdf Download (73kB) \| Preview
Preview	Text KARYA ILMIAH.pdf Download (156kB) \| Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (103kB) \| Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB) \| Preview

Official URL: https://library.umpo.ac.id

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan
tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Ponorogo telah
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini telah
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi CPNS. Tetapi dari hasil wawancara masih ditemui
permasalahan yaitu masih adanya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tapi
belum termasuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Dengan adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkata tenaga honorer untuk
menuntaskan masalah tenaga honorer yang ada, akan tetapi pemerintah
Kabupaten Ponorogo mengeluarkan surat keputusan bahwa sudah tidak ada
proses pengangkatan untuk tenaga honorer dan itu menjadi masalah sendiri untuk
Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi permasalahan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tenaga Honorer

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Departement of Teacher Training and Education > Department of Civic Education
Depositing User:	Editor FKIP
Date Deposited:	18 Apr 2016 03:13
Last Modified:	18 Apr 2016 03:13
URI:	https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1932

Actions (login required)

View Item