Detail Tugas Akhir

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORERMENJADI CPNS DI KABUPATEN PONOROGO

NURBAYA, ST (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORERMENJADI CPNS DI KABUPATEN PONOROGO. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
SAMPUL.pdf
Baca PDF Ukuran File (73kB)
PDF
Text
KARYA ILMIAH.pdf
Baca PDF Ukuran File (156kB)
PDF
Text
BAB I.pdf
Baca PDF Ukuran File (103kB)
PDF
Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (172kB)
PDF
Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (107kB)
PDF
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (265kB)
PDF
Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (81kB)
PDF
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Baca PDF Ukuran File (91kB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan
tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Ponorogo telah
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini telah
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi CPNS. Tetapi dari hasil wawancara masih ditemui
permasalahan yaitu masih adanya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tapi
belum termasuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Dengan adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkata tenaga honorer untuk
menuntaskan masalah tenaga honorer yang ada, akan tetapi pemerintah
Kabupaten Ponorogo mengeluarkan surat keputusan bahwa sudah tidak ada
proses pengangkatan untuk tenaga honorer dan itu menjadi masalah sendiri untuk
Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi permasalahan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tenaga Honorer

Informasi Item

Item Type Thesis (Skripsi)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Departement of Teacher Training and Education > Department of Civic Education
Date Deposited 18 Apr 2016 03:13
Last Modified 18 Apr 2016 03:13
URI https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1932

Actions (login required)

View Item
View Item
Ada yang bisa kami bantu?